FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)


PERAN FKDM DALAM TEMU CEPAT DAN LAPOR CEPAT
TERHADAP POTENSI ANCAMAN DI DAERAH
GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA
KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

1. Pendahuluan.
a. Penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Polri dan masyarakat.
b. Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional.
c. Hal tersebut ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
d. Dengan demikian, tampak adanya benang merah tanggung jawab bersama dalam masalah keamanan, ketenteraman dan ketertiban antara pemerintah, Polri dan masyarakat.

2. Tujuan pembentukan FKDM.
a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dibentuk mulai dari tingkat propinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, sampai di tingkat desa/kelurahan.
b. Tujuan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya “deteksi dini” terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana.
c. Dengan fungsi pendeteksian dan pengidentifikasian, maka FKDM perlu diberikan gambaran umum mengenai potensi atau kecenderungan ancaman, dalam perspektif intelijen, khususnya terkait dengan perkembangan situasi nasional.

3. Perkembangan Situasi Nasional.
a. Bidang Ideologi.
Sebagian masyarakat Indonesia telah kehilangan orientasi terhadap ideologi Pancasila, sehingga memunculkan keinginan untuk mencari ideologi alternatif (Demokrasi Liberal, Sosial Demokrat / New Left atau Islam Radikal). Di sisi lain, tidak ada lembaga yang bertugas menangani pemasyarakatan ideologi Pancasila. Rapuhnya wawasan kebangsaan pada komunitas masyarakat tertentu, memunculkan komunitas-komunitas yang rentan terhadap gangguan pada semangat kesatuan dan persatuan bangsa, bahkan secara aktual telah mengumandangkan semangat anti NKRI.
b. Bidang Politik.
Proses kehidupan politik di Indonesia, masih sangat diwarnai dengan euphoria reformasi dan demokratisasi, belum nampak bentuk dan arahnya serta dinilai telah menyimpang dari aturan perundang-undangan dan cita-cita nasional. Hal tersebut terlihat pada proses Pemilukada dibeberapa daerah, tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif, konflik antar partai, penegakan hukum dan lainlain.
c. Bidang Ekonomi.
Situasi ekonomi nasional cenderung membaik, karena ditunjang oleh penerimaan pajak, namun kondisi mikro ekonomi, terutama sektor riil masih stagnan, sehingga mengakibatkan meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan kurang berjalannya investasi di daerah. Sementara sektor perhubungan menghadapi banyak masalah (kecelakaan kapal, kereta api dan pesawat terbang) sebagai akibat lemahnya sistem pengawasan dan manajerial serta terbatasnya sarana dan prasarana.
d. Bidang Sosial Budaya.
1) Beberapa masalah sosial budaya yang berdampak pada keamanan dan ketentraman masyarakat, diantaranya adalah konflik bernuansa SARA (pendirian rumah ibadah/Bekasi, aliran sesat/Ahmadiyah, konflik antar etnis/Tarakan), konflik antar kelompok masyarakat (permasalahan adat, ekonomi, budaya, politik).
2) Penegakan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di beberapa daerah masih tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat yang berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
3) Adanya upaya sistematis untuk menghancurkan generasi muda bangsa Indonesia melalui Narkoba, tayangan kekerasan serta pornografi di media massa dan cyber media.
4) Potret kependudukan di Indonesia juga masih diwarnai dengan rendahnya kualitas hidup yang disebabkan adanya gizi buruk, tingginya angka kematian, kemiskinan, dan pengangguran.
5) Pendidikan gratis dan kesehatan gratis masih menjadi dambaan sebagian masyarakat, khususnya ditingkat bawah.
6) Perubahan iklim yang tidak menentu dibeberapa daerah serta perilaku manusia, sehingga menimbulkan gangguan bencana alam, seperti tanah longsor, banjir dan lain-lain sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
e. Bidang Pertahanan Keamanan.
1) Wilayah perbatasan (laut dan darat), serta pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga belum bisa terpantau seluruhnya oleh aparat keamanan. Hal tersebut berdampak pada terjadinya kasus-kasus pelanggaran wilayah serta maraknya pencurian sumber daya alam dan bahkan klaim terhadap wilayah oleh pihak asing.
2) Jaringan terorisme masih tetap melanjutkan kegiatan dan bekerjasama dengan kelompok Islam ekstrim internasional, meskipun penangkapan terhadap tokoh-tokohnya dan upaya deradikalisasi telah dilakukan.
3) Situasi Aceh cenderung mulai kondusif, dan eks GAM merubah cara perjuangan dari kekerasan ke jalur politik dan lembaga adat yang ada.
4) Gerakan Separatis OPM telah menyusup ke lembaga-lembaga adat Papua untuk melakukan gerilya politik.
5) RMS masih memiliki pendukung di dalam dan luar negeri, dan terus berupaya menunjukkan eksistensinya.
6) Potensi munculnya separatisme baru di beberapa daerah yang kaya sumber daya alam.

4. Kecenderungan Ancaman Nasional.
a. Ancaman di bidang ideologi.
1) SosDem/NewLeft berusaha mempengaruhi dan menarik dukungan masyarakat dengan mengembangkan isu-isu perburuhan dan HAM.
2) Anasir komunis di Indonesia terus berupaya membangkitkan kembali paham komunisme dengan memanfaatkan ”lahan subur” kemiskinan dan ketidakadilan.
3) Elemen-elemen komunis akan semakin aktif melakukan kegiatan dan menggalang dukungan massa dengan membela kepentingan masyarakat di desa-desa.
4) Kelompok Islam garis keras terus berupaya untuk memformalkan penerapan Syariat Islam di Indonesia.
5) Proses demokrasi di Indonesia yang masih dalam masa transisi, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing untuk memasukan ide tertentu, seperti kapitalis, neo liberal dan lain-lain.
b. Ancaman dibidang politik.
1) Tuntutan agar Amandemen UUD 1945 ditinjau kembali akan makin menguat, termasuk dari kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945 sebelum diamandemen (asli). Hal ini akan memicu pro dan kontra, baik ditingkat elit politik maupun kalangan masyarakat, sehingga berpotensi terjadinya konflik vertikal maupun horisotal.
2) Hubungan eksekutif dan legislative yang dinilai kurang harmonis, semakin menumbuhkan rasa pesimis masyarakat terhadap pemerintah dan dewan perwakilan rakyat.
3) Ketidakpercayaan sebagian masyarakat atas kinerja pemerintah, dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politiknya, antara lain upaya mengganti kepemimpinan nasional.
4) Tugas pemerintahan akan terganggu oleh persiapan parpol-parpol menghadapi Pemilukada didaerah, sementara partai pendukung pemerintah terfragmentasi dalam kepentingan politik masing-masing.
5) Pemilukada 2010-2011 akan menjadi perebutan partai-partai politik untuk mendapatkan posisi jabatan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik didaerah.
c. Ancaman dibidang ekonomi.
1) Turunnya produksi pangan nasional karena bencana alam dan perubahan iklim serta terbatasnya dukungan pupuk, sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan impor yang akhirnya akan berdampak pada naiknya harga pangan.
2) Terganggunya pemenuhan kebutuhan energi nasional karena terhambatnya konversi minyak ke gas, sehingga berpengaruh negatif terhadap produksi dalam negeri.
3) Industri dalam negeri dikhawatirkan akan terpuruk karena membanjirnya produksi luar negeri, hal ini akan berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya yang mengelola home industri.
d. Ancaman di bidang sosial budaya.
1) Terjadinya kemiskinan dibeberapa daerah, khususnya daerah-daerah terpencil.
2) Munculnya wabah penyakit, khususnya didaerah yang terkena bencana alam, banjir dan tanah longsor.
3) Maraknya penggunaan obat-obat terlarang oleh sebagian masyarakat, khususnya pada generasi muda serta maraknya aksi pornografi dan pornoaksi di kalangan generasi muda.
4) Konflik antar umat beragama, terkait dengan penolakan pembangunan rumah ibadah maupun munculnya beberapa aliran sesat serta kelompok garis keras mengatasnamakan agama atau fundamentalisme agama.
5) Konflik antar warga maupun antar pelajar yang dipicu oleh masalah-masalah adat, budaya dan ekonomi sosial lainnya.
6) Munculnya konflik vertikal, akibat kasus-kasus pertanahan maupun kasus-kasus penggusuran.
7) Aksi-aksi unjuk rasa buruh menolak UMP/UMK yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak.
8) Maraknya tuntutan penyelesaian masalah korupsi didaerah.
9) Tuntutan peningkatan anggaran pendidikan dan sekolah gratis.
10) Tuntutan biaya kesehatan gratis dan penyediaan obat dengan harga murah.
e. Ancaman dibidang pertahanan dan keamanan.
1) Keamanan regional.
a) Potensi konflik di perbatasan-perbatasan laut dan darat, serta pulau-pulau terluar karena belum tuntasnya penetapan garis batas wilayah.
b) Kejahatan-kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia (human trafficking), narkoba, penyelundupan senjata api dan bahan peledak, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi internasional lainnya di wilayah perairan Indonesia.
2) Separatis GAM.
a) Masih ada sebagian masyarakat, khususnya eks GAM yang masih ingin memperjuangkan Aceh Merdeka.
b) Pemanfaatan eks GAM oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik atau kepentingan lainnya.
3) Separatis OPM.
a) Aksi-aksi bersenjata didaerah terpencil dengan sasaran TNI/Polri dan masyarakat.
b) Aksi propaganda dengan aksi unjukrasa dan pengibaran bendera separatis, khususnya pada hari-hari tertentu.
c) Pemanfaatan isu-isu pelanggaran HAM dan kegagalan Otsus untuk menggalang dukungan internasional.
d) Meningkatkan perjuangan politik melalui jalur-jalur adat DAP dan MRP.
e) Mengintensifkan lobi ke Parlemen Eropa dan Kongres Amerika.
4) Separatis RMS.
a) Aksi propaganda di dalam maupun luar negeri dengan aksi unjuk rasa dan mengibarkan bendera RMS, khususnya pada hari peringatan RMS.
5) Terorisme.
a) Kelompok teroris masih berpotensi melakukan aksi-aksinya, mengingat beberapa yang dicurigai masih belum tertangkap.
b) Untuk memenuhi dukungan logistiknya, kelompok teroris melakukan perampokan, khususnya di bank-bank, toko ataupun perusahaan milik asing.
c) Ada upaya untuk mengalihkan pola aksi, dari aksi bom bunuh diri menjadi aksi penembakan dengan sasaran langsung terhadap aparat keamanan.
d) Ada upaya melakukan perekrutan terhadap anggota baru, dengan sasaran anak-anak muda terpelajar, baik melalui kelompok-kelompok pengajian maupun lembaga pendidikan.
f. Berbagai ancaman tersebut pada hakekatnya merupakan suatu usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional dari sudut kriminal ataupun politis. Demikian juga aktivitas-aktivitas, baik dari dalam maupun luar negeri yang membahayakan eksistensi bangsa, kedaulatan negara, keutuhan NKRI, stabilitas nasional dan kredibilitas pemerintah serta kepentingan nasional lainnya, merupakan ancaman yang harus ditanggulangi secara dini. Namun demikian, ancaman-ancaman tersebut dalam skala-skala tertentu harus disikapi secara proporsional agar efektif dan tidak berdampak kontra produktif. Oleh karena itu, kemampuan deteksi dini merupakan hal yang penting dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan dalam masyarakat. Hal tersebut tidak saja akan sangat membantu dalam mencegah kemungkinan terjadinya gangguan dalam masyarakat sedini mungkin, namun juga membantu dalam menentukan kebijakan agar penanganannya tidak over dosis, sehingga langkah yang diambil tepat dan efektif.

5. Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
a. Keberadaan FKDM.
1) Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. Dalam hal ini, kewaspadaan dini masyarakat adalah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2) Di era reformasi dan demokrasi saat ini, perkembangan ipoleksos-budhankam menjadi demikian dinamis dengan segala bentuk pengaruh dan ekses negatifnya.
Kadang-kadang perangkat pemerintahan sulit mengantisipasi dan tidak mampu untuk membendung ekses negative yang terjadi di masyarakat, sehingga sering kali memunculkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan berdampak negatif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu, perlu pembudayaan sikap kewaspadaan dini di masyarakat.
3) Peran serta masyarakat dalam urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban tersebut dapat diperluas melalui wadah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan dalam mengakselerasikan terbangunnya budaya waspada di masyarakat.
b. Peran FKDM.
1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat, sedangkan pemerintah wajib untuk memfasilitasi. Oleh karena itu peran FKDM menjadi sangat penting, artinya apabila tugas dan pekerjaan FKDM tersebut dapat berjalan dengan baik dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya ancaman keamanan maupun bencana, sehingga dapat menyelamatkan masyarakat atau paling tidak, ancaman maupun bencana tersebut dapat diantisipasi dan diminimalisir, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.
2) Oleh karena peran FKDM yang dinilai sangat penting, maka untuk perekrutan anggota FKDM juga harus selektif memenuhi persyaratan tertentu, misalnya harus mempunyai mental ideologi yang baik, mempunyai naluri dan kepekaan yang tinggi, mempunyai kepedulian, mampu berkomunikasi, memiliki loyalitas, cukup cerdas, memiliki setia kawan, dapat dipercaya, sadar bela negara, dapat membuat laporan secara baik dan lain-lain.
c. Tugas FKDM.
1) Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini.
2) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi gubernur, bupati/walikota, camat atau lurah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
3) Tugas tersebut dapat dijabarkan dalam tugas-tugas lain, diantaranya adalah:
a) FKDM sebagai ujung tombak dalam pengumpulan informasi terkait dengan potensi ancaman didaerahnya.
b) FKDM sebagai mata dan telinga serta membantu penyelenggaraan pemerintahan didaerah.
c) FKDM membantu pencegahan awal terhadap ancaman didaerahnya.
d) FKDM sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
d. Temu Cepat dan Lapor Cepat.
1) Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM), maka keberadaan dan kemampuan forum tersebut perlu terus ditingkatkan, diperkuat, dan dipertajam, khususnya dalam fungsi deteksi dini. Koordinasi dengan forum-forum lainnya dan jajaran komuitas intelijen juga perlu lebih didinamisasikan secara optimal, karena hal-hal tersebut merupakan fungsi yang sangat sentral dalam upaya pencegahan dini terhadap gangguan-gangguan dalam masyarakat.
2) Dalam perspektif intelijen, temu cepat dan lapor cepat merupakan premis intelijen yang esensial. Dengan penyelidikan yang menggunakan metoda deteksi dini (temu cepat) dan prinsip “velox at exatus” (cepat dan akurat) dalam pelaporan (lapor cepat), maka intelijen dapat terhindar dari pendadakan. Demikian halnya dengan FKDM, jika prinsip “temu cepat” dan “lapor cepat” menjadi dasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi FKDM, maka peran FKDM menjadi sangat elementer dalam mengantisipasi datangnya ancaman.
3) Adapun peningkatan fungsi kewaspadaan dini, dapat diakselerasi dengan meningkatkan kemampuan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan secara tepat dan cepat. Misalnya kewaspadaan di bidang ideologi, hal ini dapat dilakukan dengan fokus pada penguatan kembali nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Dibidang politik, fungsi kewaspadaan dini dapat dipertajam antara lain dengan melakukan pemetaan kekuatan politik dan elemen-elemen lain yang berpengaruh terhadap dinamika politik, serta penataan peran masyarakat sipil (civil society). Dibidang ekomomi, dapat dilakukan dengan mencermati fluktuasi kenaikan harga sembilan bahan pokok, dibidang sosial dapat dilakukan dengan pemetaan daerah rawan pangan, rawan penyakit, rawan bencana alam, rawan penduduk, rawan kriminal dan lain-lain, dibidang pertahanan keamanan dapat dilakukan dengan pemetaan daerah basis kriminal, membuat sistem keamanan lingkungan dan lain-lain. Hal tersebut sangat diperlukan kepedulian dan kreatifitas dari unsur-unsur Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
4) Pada tataran kerjasama komunitas intelijen dalam menghadapi berbagai konflik maupun potensi konflik, FKDM dapat menjadi mata dan telinga negara untuk mengamankan kepentingan nasional, dimana harus mampu menjalankan empat fungsi utamanya, yaitu to anticipate, to detect, to identify, dan to forewarn. Dengan mengantisipasi, mendeteksi, mengindentifikasi, dan memberikan peringatan dini, yang pada hakekatnya merupakan kegiatan cegah tangkal terhadap hal-hal yang terkait dengan ancaman, diharapkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dapat senantiasa terjaga. Untuk menjalankan fungsi cegah tangkal tersebut, perlu peningkatan kerjasama dan sinergisitas institusi intelijen baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, perlu dilakukan penajaman deteksi dini dan cegah dini melalui optimalisasi fungsi FKDM dalam rangka meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.
5) Agar tugas dan peran tersebut dapat dijalankan dengan baik, FKDMpun perlu mengembangkan diri melalui forum komunikasi masyarakat atau koordinasi dengan forum yang sudah ada (seperti Kominda, FKUB dan lain-lain), untuk memperoleh informasi, baik yang terkait dengan kepentingan keamanan maupun kepentingan sosial lainnya. Disamping itu juga perlu dibuatkan prosedur tetap dan pelatihannya, bagaimana mekanisme untuk memperoleh informasi serta melaporkannya kepada pemerintah secara cepat, tepat dan akurat serta bagaimana mekanisme hubungannya dengan organisasi/forum lainnya.

6. Harapan.
a. Dilihat dari struktur organisasi, dimana FKDM tergelar mulai tingkat propinsi sampai ketingkat kelurahan/desa dan apabila organisasi tersebut berjalan dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan konstribusi yang sangat baik bagi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan terhadap potensi ancaman didaerahnya.
b. Sebagai lembaga yang sudah berumur kurang lebih 5 tahun, semestinya FKDM sudah memiliki kemampuan temu cepat dan lapor cepat.
Namun tidak dipungkiri bahwa disebagian daerah hal tersebut belum bisa terlaksana dengan baik karena terkendala dengan beberapa masalah baik terkait dengan mekanisme maupun pendanaan, bahkan mungkin disebagian daerah juga belum dibentuk FKDM. Hal ini sangat disayangkan, mengingat keberadaan FKDM mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu tugas-tugas pemerintah, khususnya dalam mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun setidaknya, dengan organisasi lain yang sudah ada (Kominda, FKUB dan lain-lain) maka upaya pengidentifikasian setiap masalah yang bekaitan dengan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maupun terhadap potensi dan kecenderungan ancaman dapat dilakukan secara optimal. Oleh karena itu dalam forum ini diharapkan dapat digunakan sebagai ajang pembenahan dan koreksi, sehingga kedepan keberadaan FKDM didaerah semakin berperan dan berfungsi dalam mengantisipasi potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

7. Penutup.
Dengan memahami gambaran tersebut diatas, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh yang berwenang, baik dalam memberikan dukungan terhadap keberadaan FKDM maupun peningkatan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk merumuskan mekanisme dan prosedur dalam upaya meningkatkan proses temu cepat, lapor cepat, tepat dan meyakinkan terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di daerah guna mendukung terwujudnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Denpasar, 30 Mei 2012
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
(FKDM) PROPINSI BALI

Leave a comment

Filed under Articles

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s