SUPUTRA


PENGARUH SOSIAL BUDAYA BALI
DALAM PENENTUAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PENGASUHAN, PERWALIAN, DAN PENGANGKATAN ANAK :
‘SUPUTRA DAN SWADHARMA NGAYAH WARGA RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF AGAMA HINDU’

Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah,
Sarve bhadrani pasyantu, ma kascit duhkha bhag bavet,
Om loka samasta bhavantu !

PENGANTAR
Kala kita mau membicarakan Sosial Budaya Bali apapun konskwensi nyata bagi masyarakat Bali yang sebagian besar beragama Hindu ‘Bali’, apalagi pengaruh langsung dan tidak langsung dalam penentuan anak yang menbutuhkan pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak. Maka tidaklah akan berkelebihan jika eksistensi Awig-Awig itulah yang menonjol dengan soal-soal terdalam di segi lahir dan bathin masyarakat adat (Desa Pekraman) di Bali, ini bukanlah hal yang mengada-ada, sebab awig-awig itu mengatur secara horizontal hubungan masyarakat, juga mengatur hubungan vertical masyarakat baik secara individu maupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sang Hyang Widhi Wasa) yang sering disebut dengan Tri Hita Karana : 1. Hubungan yang harmonis manusia dengan Tuhan (Parhyangan), 2. Hubungan yang harmonis sesama manusia (Pawongan), 3. Hubungan yang harmonis manusia dengan lingkungannya (Palemahan). Namun harus pula dikemukakan bahwa awig-awig (hukum adat) bukanlah hukum yang ‘mati’, dan hukum adat berkembang selaras dengan rasa kepatutan yang ada di masyakat Bali (I Ketut Artadi, SH., SU., 2009,79). Masyarakat Bali selalu menerima kenyataan dan mengikuti perkembangan jaman asal datangnya berdasarkan atas Dharma, karena agama Hindu, ‘dharma’ itu mengajarkan selalu bersifat fleksibel, supel. luwes, dinamis seperti air yang mengalir, maka dari itu hukum adat selalu bertumbuh.
Dia tumbuh sejalan dengan perjalanan penghormatan tata dan kemanfaatan tata untuk masyarakat. Kaedah-kaedah hukum adat yang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan rasa kepatuhan masyarakat, otomatis akan ditinggalkan. Sedang yang masih selaras terbawa oleh perkembangan ruang dan waktu (desa – kala – patra), kepatuhan terhadap adat setempat (sima, peswara / titiswara bahkan juga piagem yang sering disebut dengan desa mawa cara) dan kepatuhan terhadap hukum Negara (Negara mawa tata), akan selalu terpelihara dan akan tumbuh melingkari masyarakat Bali.
Berdasarkan kepada dasar di atas maka masyarakat Bali dapat dipahami dari segi falsafah dan keagamaannya secara turun-temurun memiliki / mewarisi suatu tata yang disebut dengan awig-awig yang mengatur tentang kehidupan masyarakat Bali, seperti halnya kita membicarakan bagaimana kajian social budaya Bali mengenai hubungan manusia dengan sesamanya yang dituangkan dalam penentuan anak yang membutuhkan pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak tersebut, yang jelas telah diatur di dalam Tata / Awig-Awig Desa Pekraman di Bali dalam Sukerta Tata Pawongan (Awig-Awig Desa Pakraman Renon, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 2007-45).

WASUDEWA KUTHUM BHAKAM : SELURUHNYA ADALAH KELUARGA
Hendaknya kita menyadari bahwa manusia itu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi dilingkungi oleh komunitasnya, masyarakatnya, dan alam semesta sekitarnya. Dalam sistem makrokosmos tersebut ia merasakan dirinya hanya sebagai suatu unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar itu; dengan demikian, manusia pada hakikatnya tergantung dalam segala aspek kehidupanya kepada sesamanya; karena itu ia selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya, terdorong oleh jiwa sarna rata sarna rasa; dan selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sarna dan bersama dengan sesamanya dalam komuniti, terdorong oleh jiwa sarna tinggi sarna rendah.
Beberapa konsep kunci yang dipegang teguh oleh umat Hindu di Bali sebagai pedoman di dalam hubungan antara manusia dengan manusia antara lain konsep Wasudewa Kuthum Bhakam (kita semua bersaudara : Menyama Braya), Tat Twam Asi, Yama Niyama Brata. Tat Twam Asi yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Apabila kita menyayangi diri sendiri, mengasihi diri sendiri begitulah seharusnya kita berpikir, berkata dan berbuat kepada orang lain. Apabila prinsip-prinsip ini bisa kita jalankan maka kedamaian hidup di dunia ini akan bisa diwujudkan. Wujud nyata dari penerapan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari muncullah beberapa konsep operasional dalam kebudayaan Bali seperti nguopin, mejenukkan, ngejot, mapitulung dan lain-lain.
Dalam kehidupan sehari-hari tentunnya kita berhadapan dengan berbagai watak dan variasi manusia. Terhadap orang yang berbahagia kita diharapkan untuk selalu mengadakan hubungan baik dan turut merasakan kebahagiaan itu, di lain pihak kita juga secara riil berhadapan dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang kesedihan maka terhadap orang yang demikian kita diharapkan untuk turut merasakan kesedihan dan merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang itu, terhadap orang-orang yang bjaksana orang yang senantiasa menebarkan kebajikan maka kita diharapkan untuk senantiasa menunjukkan rasa kepuasaan atas perilaku orang itu, dan terakhir terhadap orang-orang jahat , orang yang senantiasa mencela dan menyebarkan kejelekan orang lain di hadapan umum maka sudah sepatutnya kita bersikap dan berperilaku acuh tak acuh terhadap orang jahat itu. Inilah beberapa konsep kuncl dan telah menjadi orientasi nilai budaya masyarakat Bali di dalam hubungan antara manusia dengan manusla. Orang Bali berpihak pada kemanunggalan dalam kebhinekaan dan selalu ingin hidup berdampingan dalam kedamaian.
Nilai-nilai spiritual seperti nilai keindahan, kecintaan atau kasih sayang, kebenaran dan keadilan menduduki tempat terpenting dalam seluruh struktur nilai yang ada. Mengentaskan kemiskinan spiritual (awidya) adalah tujuan diturunkannya kitab suci mulai dari swadharma kehidupan keluarga yang harmonis (keluarga sukhinah).

SWADHARMA SUKHINAH : Tugas dan Kewajiban Warga Rumah Tangga Harmonis
Manusia sejak lahir sudah dibuatkan identitas oleh orang tuanya. Sebagai contoh anak laki-laki diberi nama Kartana, sedangkan anak perempuan diberi nama Kartini. Melalui proses belajar manusia membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak hanya memandang dari aspek biologisnya saja, tetapi juga dikaitkan dengan tugas dan kewajiban (swadharma) atau fungsi dasarnya dan kesesuaian pekerjaannya. Dari proses belajar ini barangkali yang memunculkan teori “gender” yang dijadikan sebagai pijakan berpikir sehingga menjadi “ideologi gender.” Ideologi gender merupakan dasar berpikir yang membedakan dua jenis manusia berdasarkan “kepantasannya.” Melalui ideologi gender manusia menciptakan “kotak” untuk lakilaki dan “kotak” untuk perempuan sesuai dengan pengalaman yang diperolehnya. Ciri-ciri lakilaki dan perempuan “dikunci mati” oleh ideologi gender (A. Nunuk Prasetyo Murniati, 1993:4).
Salah satu dampak negatif dari ideologi gender adalah terbentuknya budaya patriarkhi di mana kedudukan perempuan ditentukan lebih rendah daripada laki-laki atau dalam masyarakat terjadi dominasi laki-laki. Dalam keluarga kedudukan laki-laki lebih tinggi, suami lebih berkuasa, suami yang di depan sementara isteri di belakang saja. Budaya patriarkhi menjadi / memberi “warna” dari kehidupan sosial.
Sejak awal-awal kehidupan manusia, maka ternyata keluarga (perkawinan) merupakan salah satu lembaga yang efektif untuk pembentukan pribadi manusia. Dalam kitab Veda Smrthi tersurat sebagai berikut :

Tatha nitya yateyatam, stripumsau tu kritakriyau
Jatha nabhicaretam tau Wiyuktawitaretaram (W. Smrthi. IX.102)
Artinya:
Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain.

Anyonyasyawayabhicaro, bhawedamaranantikah,
Esa dharmah samasena, jneyah stripumsayoh parah.(W.Smrthi IX.101)
Artinya:
Hendaknya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, Singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi sebagai suami-isteri.

Berdasarkan sloka di atas perkawinan merupakan awal dari terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam hidup manusia. Warga rumah (suami dan isteri), wajib menjaga kesucian masing-masing, hidup rukun dan damai, tenteram, bahagia, mengupayakan terbinanya kepribadian dan ketenangan lahir dan batin dalam upaya menurunkan anak yang baik = suputra.
Dalam kitab Rg Veda dinyatakan laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri disebut dengan satu istilah “dampati” yang artinya tidak dapat dipisahkan. Dalam agama Hindu perempuan diakui sejajar dengan laki-laki. Dalam kitab chandokya upanisad disebutkan bahwa semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin berasal dari sumber yang sama yaitu Tuhan.
Kitab Chandogya Upanishad menyatakan bahwa : Tuhan adalah jiwa dari seluruh alam semesta ini. Tuhan adalah hakekat kenyataan, Tuhan adalah kebenaran sejati, beliaulah Paramatman (sumber dari jiwa), Engkau adalah itu (tat-twam-asi).
Berdasarkan Weda Smrthi, perkawinan memiliki sifat yang religius (sacral) karena dihubungkan dengan tugas untuk menghasilkan turunan yang suputra (Put artinya neraka dan Tra artinya menyelamatkan, menyeberangkan). Di dalam kitab Slokantara disebutkan mempunyai seorang putra itu lebih berguna dari pada melakukan seratus korban suci (yadnya) asal lahir anak yang utama (wisesa). Perkawinan menurut pandangan Hindu bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama. Wiwaha Samskara merupakan upacara sakral, atau sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi umat Hindu (Weda Smrthi II.67).
Dalam upacara perkawinan, umat Hindu memuja Tuhan dalam aspek sebagai Dewa Ardha Nareswari. Tuhan dalam aspeknya sebagai Dewa Ardha Nareswari disimbulkan laki-laki dan perempuan dalam satu badan. Simbol ini menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan harus bersatu padu dan bekerjasama dalam kesetaraan. Hubungan suami dan isteri bagaikan api dengan panasnya.
Tujuan hidup manusia Hindu yaitu tercapainya kesejahteraan atau kebahagiaan lahir dan batin (moksartham jagathittha). Moksa adalah bersatunya atma ke dalam Paramatma (Brahman) sehingga tercapailah kebahagiaan yang sejati. Sedangkan jagadhita adalah kebahagiaan jasmani, kebahagiaan karena benda-benda materi. Tujuan hidup manusia secara lebih lengkap terangkum dalam kitab Brahmana Purana yang menyatakan bahwa dharma artha kama moksanam sariram sadhanam, yang artinya badan wadag ini adalah dipergunakan untuk mendapatkan dharma, artha, kama, dan moksa. Dharma adalah kebenaran, artha adalah kekayaan materi, kama adalah hawa nafsu, dan moksa adalah kebahagiaan yang sejati. Dengan demikian tujuan hidup manusia Hindu adalah melaksanakan dharma, mengejar harta, menikmati kama, dan mencapai moksa.
Keempat tujuan hidup manusia Hindu tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja keberadaannya dengan periodesasi/masa kehidupan yang dikenal dengan nama Catur Asrama yaitu Bramacari Asrama, Grahastha Asrama, Wanaprastha Asrama, dan Bhiksuka Asrama.
Brahmacari Asrama adalah masa menuntut ilmu pengetahuan dan keterampilan.
Grahastha Asrama adalah masa membangun keluarga yang diawali dengan upacara perkawinan.
Wanaprastha Asrama adalah masa memperdalam ajaran agama, mencari kebenaran tentang arti hidup yang sebenarnya. Masa ini adalah masa mengasingkan diri.
Bhiksuka Asrama adalah masa pelepasan secara total ikatan-ikatan keduniawian dengan hidup berkelana melakukan pengembaraan spiritual, misalnya dengan melakukan dharma Yatra yaitu mengunjungi tempat-tempat yang suci untuk melakukan penyucian diri.

Sebagai pedoman dan tuntunan dalam kehidupan berumah tangga agar tercapai kebahagiaan hidup, maka warga rumah wajib melakukan komunikasi spiritual secara rutin dengan Tuhan, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan yang harmonis dengan alam lingkungannya (Tri Hita Karana).
Sesuai dengan ajaran Hindu, warga rumah (suami, isteri, anak, cucu, dan lain-lain) dilarang untuk melakukan himsa karma, yaitu perbuatan yang mengorbankan, menyengsarakan, atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kitab Sarasamuccaya, sloka 90 menyatakan sbb :
“Karena itu hendaknya dikekang, diikat kuat-kuat panca indera dan pikiran itu, jangan dibiarkan akan melakukan tindakan melanggar, melakukan sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak membawa kebahagiaan, sesuatu yang pada akhirnya tidak menyenangkan.“

TUGAS DAN KEWAJIBAN : Anggota Keluarga Hindu
Dalam sebuah keluarga minimal terdiri dari suami (bapak), isteri (ibu), dan anak yang masing-masing memiliki tugas dan kewajiban sebagai warga rumah. Tugas dan kewajiban isteri dan suami secara umum yang harus dilaksanakan antara lain : Suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati dalam kesetaraan, setia, saling membantu baik lahir maupun batin. Setelah mempunyai putra (santana), suami-isteri bekerjasama mendidik putra-putrinya sebaik-baiknya sampai putra-putrinya kawin dan dapat berdiri sendiri. Hubungan cinta kasih antara suami-isteri harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Di samping itu suamiisteri berkewajiban mempelajari dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Di samping mendalami ajaran tatwa agama, juga melaksanakan upacara keagamaan serta ajaran kesusilaan (etika agama) seperti Trikaya Parisudha, Catur Paramita, Panca Yamabratha, Panca Nyamabratha, Dasa Dharma, Dasa Paramita, dan lain-lain. Secara khusus tugas dan kewajiban suami, isteri, dan anak diatur sebagai berikut:

1. Tugas dan Kewajiban Suami.
Laki-laki disebut suami karena ia mempunyai isteri. “Suami” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “pelindung.” Ini berarti tugas suami adalah melindungi isteri dan anak-anak.
Juga menjaga keutuhan keluarga dengan menghindari perceraian, mendidik isterinya untuk melakukan penyucian diri (bratha), memberi benih putra-putri yang luhur (Rg Veda.X.85.25).
Suami dan isteri dalam keluarga diumpamakan sebagai akasa dan pertiwi atau benih dengan tanah yang tertuang dalam kitab Weda Smrthi sebagai berikut:
“Wanita dinyatakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih; jazad badaniah yang hidup terjadi karena hubungan antara tanah dengan benih.“
Sloka di atas menegaskan bahwa seorang suami mempunyai tugas sebagai pemrakarsa, pencetus, pemimpin dalam rumah tangga. Dengan demikian keluarga Hindu menganut sistem kebapakan (Sang Purusa, Patriarchat).

Dalam kitab Sarasamuccaya 242, suami atau bapak mempunyai kewajiban membangun jiwa dan raga anaknya:
1) Sarirakrt , artinya mengupayakan kesehatan jasmani anak.
2) Prana data, artinya membangun jiwa si anak.
3) Anna data, artinya memberikan makan.
Dalam kitab Grhya Sutra seorang suami mempunyai dua kewajiban, yaitu :
1) Memberikan perlindungan pada isteri dan anaknya (patti).
2) Berkewajiban menjamin kesejahteraan isteri dan anak-anaknya.
Dalam kitab Nitisastra VII.3 kewajiban suami/bapak dalam keluarga ada 5 jumlahnya yang disebut Panca Wida, yaitu :
1) Matulung urip rikalaning baya, artinya menyelamatkan keluarga pada saat bahaya.
2) Nitya maweh bhinojana, artinya selalu mengusahakan makanan yang sehat, yang satwika.
3) Mangupadyaya, artinya memberi ilmu pengetahuan kepada warga rumah.
4) Anyangaskara, artinya menyucikan anak atau membina mental spiritual anak.
5) Sang ametwaken, artinya sebagai penyebab lahirnya anak.
Dalam kitab Veda smrthi Bab III.45 s.d 60 mengurai tugas suami adalah membangun Grahajagadhita dengan cara :
1) Menggauli isterinya kecuali pada perwani.
2) Merasa puas dengan isterinya seorang.
3) Menghormati isterinya.
4) Merasa bahagia dengan isterinya.
Dalam kitab Veda smrthi Bab IX.3, suami/bapak adalah sebagai pelindung isterinya yang lengkapnya tersurat sebagai berikut :
“Selagi ia (isteri) masih kecil seorang ayahlah yang melindungi, dan setelah dewasa suaminyalah yang melindunginya dan setelah ia tua putra-putrinyalah yang melindungi, wanita tidak pernah layak bebas dari perlindungan.“

Secara lebih terperinci tugas suami dalam keluarga menurut Veda Smrthi Bab IX.2, 3, 9, dan 11 dapat disampaikan sebagai berikut :
1) Wajib melindungi isteri dan anak-anaknya serta memperlakukan isteri dengan sopan dan hormat. Wajib memelihara kesucian hubungan dengan saling mempercayai sehingga terjamin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga.
2) Suami hendaknya menyerahkan harta kekayaan dan menugaskan isterinya untuk mengurus harta rumah tangga, urusan dapur, yadnya, serta ekonomi keluarga.
3) Suami wajib menggauli isterinya dan mengusahakan agar antara mereka sama-sama menjamin kesucian keturunannya serta menjauhkan diri dari unsur-unsur yang mengakibatkan perceraian.
4) Suami hendaknya selalu merasa puas dan berbahagia bersama isterinya karena dalam rumah tangga apabila suami-isteri merasa puas, maka rumah tangga itu akan terpelihara kelangsungannya.
5) Suami wajib menjalankan tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara dengan baik (dharma grahastha, kula dharma)
6) Suami/ayah wajib mengawinkan putra-putrinya pada waktunya.
7) Suami wajib melakukan sraddha, pemujaan terhadap leluhur (pitra puja), memelihara cucunya dan melaksanakan panca yadnya.

2. Tugas dan Kewajiban Isteri
Dalam rumah tangga, perempuan disebut isteri karena ia mempunyai suami. Wanita yang sudah menikah disebut isteri. Kata “isteri” berasal dari bahasa sanskerta “Stri“ yang berarti pengikat kasih. Fungsi isteri adalah menjaga jalinan kasih sayang keluarga (suami dan anak-anaknya). Anak haruslah dibangun jiwa dan raganya dengan curahan kasih ibu. Prabu Yudistira dalam kitab Mahabharata mengatakan isteri itu sebagai ibu dalam rumah tangga, juga sebagai dewi dan permaisuri. Kata “permaisuri” berasal dari kata parama yang artinya utama dan iswari yang artinya pemimpin Sebagai “dewi” artinya isteri sebagai sinar dalam keluarga dan sebagai permaisuri isteri adalah pemimpin yang utama dalam mengatur tata hubungan, tatagraha, tata bhoga, tata keuangan, dan sebagainya.
Adapun tugas dan kewajiban isteri/ibu adalah :
1) Melahirkan dan memelihara anak/putranya serta memberi kebahagiaan kepada suami dan anak-anaknya.
2) Ramah kepada suami dan seluruh anggota keluarga suami.
3) Bersama baik dalam suka maupun dalam duka dengan suami dan anak-anak.
4) Memberi kebahagiaan dan keberuntungan kepada suami dan mertua.
5) Menjadi pengayom bagi seluruh keluarga (Veda Smrthi Bab IX. 26).
6) Berpenampilan lemah lembut dan simpatik. (Rg Weda VII 33.19).
7) Menjadi pelopor kebaikan dalam keluarga (Yajur weda XIV.21).
8) Patuh kepada suaminya (Rg Weda X. 85, 43).
9) Setia kepada suami, senantiasa waspada, tahan uji, menghormat yang lebih tua. (Atharwa weda XIV.1.41, Rg Weda X.85.27, Atharwa Weda XIV.2.20).
10) Isteri sebagai Ibu Rumah Tangga (Atharwa weda).
11) Isteri sebagai penerus keturunan (Manu Smrthi XI.26).
12) Isteri sebagai pembimbing anak (Nitisastra, IV.21).
13) Isteri sebagai penyelenggara aktivitas agama (Manawa dharma sastra VI.28). Kaitannya dengan upacara persembahan (yadnya) dalam kitab Manawa Dharmasastra III.56 disebutkan: di mana wanita tidak dihormati maka tidak ada upacara persembahan yang memberi kebahagiaan dan pahala mulia.

Tugas dan kewajiban Anak
1) Menuntut ilmu pengetahuan (masa brahmacarya)
2) Menghormati orang tuanya (ibu dan bapak) (Sarasamuccaya 239)
3) Menjadi anak yang suputra (menjaga nama baik keluarga, ber-pengetahuan, cerdik cendekiawan, memiliki wawasan berpikir yang luas dan memiliki budi pekerti yang luhur) (Sarasamuccaya 228).
4) Menyenangkan hati kedua orang tuanya dan tidak boleh ber-kata kasar kepada orang tuanya.

PENGASUHAN, PERWALIAN, DAN PENGANGKATAN ANAK
SENTANA : Hukum Kekeluargaan Yang Utama
Masyarakat Bali (Hindu Bali) menganut system Purusa (ke-Bapa-an / Vaderrechtelijk), walaupun di beberapa pengecualian di Desa Tenganan Pegringsingan – Kab. Karangasem, masyarakat disana menunjukkan kecondongan kepada system kekeluargaan ke-Bapa-Ibu-an (Purusa-Pradana). Sistem purusa di Bali sangat nyata di mana seorang istri memasuki keluarga suaminya dan selanjutnya anak-anak akan terkait dan mewarisi pada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Tugas, kewajiban dan wewenang anak-cucu juga tertumpah kepada keluarga purusa / bapaknya / kakeknya serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari keluarga purusa dan dengan keluarga pradana / ibunya hubungan sedemikian tidak dijumpai (I Ketut Artadi SH., SU., 2009-8). Dengan dianutnya sistem purusa / ke-bapa-an maka yang paling utama dan menojol adalah anak-laki-laki. Anak laki-laki (purusa) yang disebut dengan anak sentana akan meneruskan kehidupan keturunan keluarga tersebut, sedangkan anak-anak perempuan tidak demikian adanya. Namun dalam bentukan istilah lain, ada pula penyebutan terhadap perkawinan di mana seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita ‘sentana rajeg’ (alih fungsi pradana menjadi purusa) dan laki-laki itu berdiam dan menetap serta masuk ke dalam rumpun keluarga mempelai wanita disebut dengan ‘kawin nyeburin / nyaluk sentana’. Dan ada juga pengangkatan anak dilakukan melalui upacara meperas (upacara khusus utk pengangkatan anak) dan anak itu disebut dengan ‘sentana peperasan’.

SUPUTRA : Anak-Anak Harapan
Di kehidupan masyarakat Bali suputra / amrestyah putra (putra sang abadi) sangat didambakan oleh setiap keluarga di Bali untuk membangun keluarga yg sukhinah karena memiliki tugas, kewajiban skala dan niskala (micro cosmos dan macro cosmos : alam nyata dan alam maya) yang dikenal beberapa istilah dan macam anak. Anak sentana rajeg, seperti diuraiakan di atas yaitu jika di dalam keluarga hanya dapat dilahirkan satu anak yang berjenis kelamin wanita, maka anak ini diangkat statusnya menjadi laki-laki. Hal ini akan terjadi jika anak perempuan tersebut kawin keceburin (menarik suaminya masuk keluarga ayahnya / tidak kawin keluar). Sedangkan anak dalam arti anak kandung sendiri adalah anak laki-laki dan perempuan yang lahir dari perkawinan yang sah, di mana anak laki-laki adalah berstatus sama dengan anak sentana rajeg di atas, sedang anak perempuan adalah anak yang tidak mewaris.
Di samping itu di Bali dikenal dengan anak angkat, dimana anak angkat ini yaitu anak laki-laki yang pengangkatan itu berakibat status anak angkat itu menjadi sama kedudukannya dengan anak kandung sendiri (laki-laki). Dan pengangkatan ini umumnya dilakukan oleh keluarga yang tidak membuahkan anak / tidak punya anak. Dan masih pula dikenal anak-anak lain, seperti anak pungut, anak yang dapat di beli dan lain-lain, namun anak-anak ini tidak banyak dijumpai. Yang sering dijumpai dan tampak menonjol dalam hukum kekeluargaan masyarakat Bali adalah : anak sendiri (kandung : pratisentana), sentana rajeg, anak angkat (peperasan).

SENTANA PEPERASAN : Anak Angkat
Bagian yang sangat penting bagi anak angkat adalah syarat dan cara yang harus ditempuh dan terpenuhi agar seseorang yang diangkat menjadi anak angkat itu sah menurut hukum adat Bali. Tujuan pengangkatan anak pada hakikatnya untuk melanjutkan keturunan, dan tidak boleh dilupakan adalah anak angkat harus ikut memikul tugas, kewajiban keagamaan dan wewenang untuk kepentingan kehidupan immaterial sebagai konskwensi dari kuatnya ikatan kewajiban pewaris terhadap beban-beban yang mesti dipikul dan dilaksanakan setelah pewaris pengangkat anak meninggal dunia.
Bagaimana proses pengangkatan anak menurut hukum adat Bali?
– Rembug suami istri.
– Rembug dengan keluarga suami, sebagai konsekwensi sistem kapurusa (patrilineal).
– Rembug keluarga calon anak angkat.
– Pasobyahan (pengumuman) dalam rapat desa atau banjar.
– Upacara paperasan (pengangkatan anak dianggap sah).
– Penyelesaian administrasi pengangkatan anak di pengadilan negeri.

NGAYAH DALAM KELUARGA HINDU DI BALI
Sebagaimana diketahui bahwa istilah Ngayah di lingkungan masyarakat Bali khususnya bagi masyarakat yang beragama Hindu di Bali dan menjadi anggota (krama) di Desa Pekraman di Bali sangatlah penting artinya. Karena sistem kekerabatan di Bali dalam konsep menyama braya seperti diuraikan di atas terutama bagi krama sebagai pemegang (waris) tanah karang desa yang sering disebut dengan istilah ngayahan karang desa. Maka para krama yg mendapat warisan tanah ini harus taat dan tunduk terhadap awig-awig atau peraturan desa pekraman setempat sesuai dengan awig-awig yang telah mereka susun dan sepakati bersama malahan awig-awig tersebut di berikan nuansa religius (di pasupati) agar keberadaan awig-awig tersebut menjadi keramat / sakral yang harus diikuti oleh semua kramanya.
Ngayah yang beerasal dari kata “ayah” atau ngayahan / ngayahin merupakan tugas, kewajiban dan wewenang krama yang ditimbulkan akibat dari menjadi anggota krama desa yang bersangkutan dan mendapatkan beban-beban yang harus dipikul bersama krama lainnya. Apalagi krama tersebut mendapatkan warisan tanah karang desa, secara otomatis pewaris tanah tersebut ikut memikul tugas-tugas / kewajiban-kewajiban yang mengikuti karang ayahan desa tersebut.
Adapun jenis ayahan atau ngayahan tersebut ikut memikul kewajiban langsung ke desa pekraman, memikul kewajiban langsung ke pura-pura yg menjadi tanggung jawab desa pekraman tersebut seperti : Pura Kahyangan Desa (Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem termasuk Pura Prajapati, Pura Dalem Ksetra / Pura Kahyangan Dalem / Pura Hulun Setra / Tunon sesuai sebutan di masing-masing desa pekraman setempat serta pura-pura lain yang masuk dalam awig-awig desa pekraman tersebut yang menjadi tanggung jawabnya.
Untuk itu ada beberapa istilah ngayah bagi krama sesuai awig-awignya sebagai koskwensi kewajiban tersebut seperti :
Pengayah Ngarep : krama yg memikul kewajiban utama dan langsung, dan ini biasanya berlaku bagi putra sulung dari sebuah keluarga pewaris, namun ada juga beberapa desa pekraman yg mengatur bahwa putra bungsu sebagi pengayah ngarep dan ini tergantung aturan atau awig-awig desa pekraman yang bersangkutan,
Pengayah ngele / Pengele : sanak saudara yg juga mendapatkan bagian dari waris dari pengayah ngarep, ini berlaku bagi putra kedua dan selanjutnya,
Namun untuk ngayah sendiri disamping maksud dan tujuan seperti diatas terdapat juga istilah ngayah sebagi sebuah kewajiban krama di masing-masing desa pekraman mengaturnya sesuai desa – kala dan patra. Yaitu ngayah sama dengan memikiul kewajiban bersama yang sering disebut dengan bekerja gotong royong untuk menyelesaikan sebuah karya didesa pekraman seperti adanya upacara Panca Yajna (Dewa, Pitra, Bhuta, Manusa, Rsi), namun yg lebih diutamakan adalah ngayah kalau ada upacara Dewa Yajna di Pura Kahyangan Desa. Dan semua krama desa pekraman wajib untuk datang berkerja secara gotong royong atau ngayah.
Apabila tidqak datang untuk ngayah sesuai awig-awig setempat biasanya terkena denda baik berupa dana lan punya maupun ayah-ayah yang lain seperti di beberapa desa pekraman karena banyak kramanya berada diluar desa (dura desa), diluar daerah (dura negara), pemimpin desa yang disebut dengan Bendesa Desa Pekraman atas persetujuan Paruman Desa / Banjar menarik dana lan punya berupa iuran dobel/nikel atau mogpog. Artinya krama yang tidak bisa ikut ngayah dikenakan ayahan melalui pembayaran iuran / dedosan mamungkul (membayar penuh atau dobel dari krama yang dapat menghadiri secara langsung ayah tersebut.
Disinilah sering terjadi konflik of interest atar sema krama kalau Prajuru atau Bendesanya kurang bijaksana dalam menyelesaikan kasus-kasus tidak dapat ngayah ini baik karena memang mamurug (malas, sengaja tidak ngayah), karena berada di luar desa (dura desa) maupun di luar daerah (dura negara).
Bagi Prajuru maupun Bendesa pada masa lalu tidak digaji namun diberikan laluputan (luput) dari ayahan ini artinya mereka tidak dikenakan ngayah seperti kramanya tapi memimpin semua aktifitas ngayah tersebut sehingga hasil ayahan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh krama dan secara adil. Bagi Bendesa dan prajuru yang ngayah ini, ayahannya adalah luput (tidak membayar apapun sesuai dengan hasil paruman maupun perarem yang dituangkan dalam aturan desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan awig-awig.
Luput atau Laluputan ini diberikan kepada para sesepuh Desa, Sulinggih, Pemangku Kahyangan Tiga, Bendesa dan Prajuru, orangtua, duda/janda tua yg sakit dan miskin, anak-anak terutama yang sudah ubuh (yatim atau piatu).

Daftar Referensi
Abu, Rivai. 1980/1981. Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Bali. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1980/1981.
Artadi, I Ketut. 1981. Hukum Adat Bali dengan Aneka Permasalahannya. Dilengkapi Yurisprudensi. Denpasar, Setia Kawan.
Abdurrahman. 1994. Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia. Jakarta, Akademika Presindo.
Windia, Wayan, P. 2004. Membangun Desa Adat Bali yang Sejuk. Gianyar, Bali Jani.
______________ 2004. Danda Pacamil. Himpunan Istilah tentang Hukum Adat Bali. Denpasar: Upada Sastra. (hal 1 – 24).
______________ 2004. Mamitra Ngalang. Catatan Populer tentang Hukum Keluarga Perspektif Hukum Adat Bali. Denpasar. Upada Sastra.
U.U. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan P.P Nomor 9 Tahun 1975.
Koesnoe, Moch. 1979. Catatan-Catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini. Surabaya, Airlangga University Press.
Perda Propinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.
Korn, V.E. 1932. Het Adatrecht van Bali. s-Gravenage – G.Naepe. Hasil Terjemahan Proyek Pembinaa Hukum Biro Hukum dan Organisasi & Tata Laksana kantor Gubernur Daerah Tingkat I Bali (tanpa tahun).
Nala, I.G.N. dan I.G.K. Adia Wiratmadja. 1991. Murddha Agama Hindu. Denpasar: Upada Sastra.
Pitana, I Gede, 1994. “Desa Adat dalam Arus Medernisasi” dalam Pitana (ed) Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali. Denpasar: Bali Post.
Panetje, Gde, 1989. Aneka Catatan Hukum Adat Bali. Denpasar, Guna Agung.
Pangkat, I Gde Wayan. 1971. Hukum Adat Waris di Bali. FH & PM Unud, Denpasar.
Windia, Wayan, P. dan Ketut Sudantra, 2004. Pengantar Hukum Adat Bali, Pusat Dokumentasi dan Publikasi FH Unud.

Leave a comment

Filed under Articles

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s