PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL


PENDAHULUAN

Para Tokoh/Pemuka Adat dan Agama, para cendekiawan dan para pembicara dengan semangat untuk keselamatan warisan budaya dan keanekaragaman di Bali dengan satu harapan yang sangat penting dan mendasar dengan niat dan keinginan untuk Membangun Kerahayuan Mewujudkan Bali Jagadhita dan lebih spesifik lagi bagaimana menjadikan Bali dan Kota Denpasar sebagai sebuah pulau idaman bagi setiap umat manusia dimuka bumi ini yang terbebaskan oleh berbagai kepentingan dan menjadikan Bali sebagai The Island of God dan bukan The Island of Cafe and Spa alias Panti Pijat dan Esek2. Namun fakta menunjukkan bahwa masih saja terjadi gejolak dan ketimpangan sosial di Bali khususnya di Kota Denpasar, yang diprediksi terjadi sejak booming bisnis pariwisata, sampai pada masa reformasi. Masalah yang timbul dan  terjadi tidak saja bersifat individual, tetapi massal dan melibatkan lembaga masyarakat. Fenomena sosial lain yang semakin marak muncul di masyarakat, adalah kehidupan seks bebas & PSK, penggunaan narkoba & HIV-Aids, perjudian, korupsi, kehidupan yang semakin egoistik dan materialistis, dan lain-lain. Tidak mudah mengungkap permasalahan tersebut karena bersifat kompleks, sehingga diperlukan analisis tajam.

Bilamana dianalisis, kompleksitas masalah di atas, maka masalah berikut memberikan kontribusi nyata terhadap masalah sosial yang merugikan masyarakat, seperti kemiskinan atau ketidakberdayaan SDM, kesenjangan ekonomi disertai ketidakadilan sosial, struktur sosial masyarakat yang tidak demokratis, semakin terbatasnya sumber daya alam (SDA), bencana alam, degradasi nilai spiritual dan lain-lain. Tidak tertutup kemungkinan masalah di tingkat nasional dan internasional juga memberikan imbas terhadap timbulnya masalah di Bali. Krisis nasional/internasional seperti krisis ekonomi, politik, sosial, termasuk krisis (erosi) kepercayaan, termasuk tindakan kekerasan, yang terjadi hampir semua lapisan masyarakat, di berbagai belahan dunia serta beberapa daerah di Indonesia kemungkinan memberi imbas timbulnya masalah sosial di Bali. Hipotetis dapat disimpulkan bahwa permasalahan internal tata nilai masyarakat  Bali dan adanya introduksi atau penetrasi nilai “baru” dan interaksinya menjadi penyebab primer permasalahan sosial di Bali.

Argumen pengamat sosial dan kaum adat dan agama yang tergabung dalam wadah FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), bahwa masalah sosial dapat bersumber dari pergeseran nilai (tradisional, modern, post modern dan global),  theology problems sebagai akibat globalisasi, pergeseran dari urban agrikultural ke sophisticated industri (pariwisata), migrasi, dan lain-lain. Permasalahan sosial yang terjadi tidak dapat kita biarkan berkembang karena akan mengikis ketahanan budaya (erosi nilai) menghancurkan solidaritas sosial dan kebersamaan dan kesetiakawanan sosial (menyama braya) masyarakat Bali termasuk Lembaga Adat yg sudah mapan yang merupakan garda terdepan Bali. Perlu dipikirkan strategi (pendekatan) dan solusinya ke depan agar terbangun tatanan masyarakat Bali yang rahayu dan harmonis, sejahtera yang menjadi tujuan masyarakat Bali ‘Moksartham Jagadhita ya ca iti dharma’.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemikiran rasional sederhana berkait dengan problem sosial di atas, dirumuskan sebagai berikut :

  1. Apakah sumber permasalahan sosial dan konflik kepentingan yang terjadi di Bali dan bagaimana upaya mengatasi dan meredam bencana sosial tersebut.
  2. Bagaimana upaya membangun kembali tatanan kerahayuan kehidupan sosial yang harmonis, dinamis dan demokratis di Bali untuk mewujudkan Ngardi Bali Santi lan Jagadhita sebagai sebuah kesadaran bela Negara dalam tataran pemberdayaan lembaga adat yg sudah mapan tersebut tidak terjungkal karena berbagai kepentingan yang menggerogotinya setiap saat.

KONDISI DAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT

Untuk memecahkan masalah di atas perlu kajian rasional objektif tentang masyarakat di Bali. Hal ini diperlukan untuk menentukan model pendekatan (strategi) dan alternatif pemecahan masalah secara akurat, sebagai berikut :

  1. 1. Kebudayaan Agraris

Kebudayaan Bali dijiwai oleh Agama Hindu merupakan melting pot dari berbagai unsur budaya. Namun pada umumnya semua kebudayaan tersebut terserap dalam kehidupan keseharian masyarakat yang didominasi oleh kehidupan bertani, sehingga kebudayaan Bali adalah kebudayaan agraris (agrarian base culture). Kehidupan pertanian adalah pilar dari kehidupan kebudayaan tersebut. (Pitana, 2004).

  1. 2. Kebudayaan Pariwisata

Keunikan budaya dan keindahan alam Bali merupakan potensi yang sangat penting, telah menjadi image dan daya tarik kepariwisataan daerah Bali sehingga menjadi sebuah industri yang penuh glamour.

  1. 3. Falsafah Masyarakat Bali ‘NGAYAH’ dan ‘JENGAH’

Falsafah ini mengandung arti yaitu : telah dan akan selalu terjadi peperangan yang abadi dalam hidup manusia (rwa bhineda) untuk memperebutkan kebenaran (Dharma melawan Adharma) atau perang antara kekuatan magis yang baik (good spirit = daiva sampad) dengan kekuatan batil (evil spirit = asuri sampad), seperti mitos calonarang, konflik antara barong dan rangda (Sujana, 2004).

  1. 4. Pluralisme dan Toleransi di Bali

Dari tahun ke tahun jumlah pemeluk agama non-Hindu Bali semakin bertambah. Hal ini dapat dibuktikan dengan angka pertumbuhan tempat ibadah termasuk sekolah teologi, kajian agama dan lembaga kerohanian non-Hindu Bali terus bertambah termasuk di sinyalir adanya konversi agama. Penduduk dan umat di Bali semakin plural (heterogen). Hampir semua etnik dan agama di Indonesia ada di Bali. Namun demikian masyarakat Bali terkenal sebagai masyarakat yang amat toleran, ramah tapi kurang waspada terhadap pendatang.

  1. 5. Pendidikan

Di Bali masih terdapat masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Pada tahun 2000 angka buta huruf tercatat 7,3% perempuan dan 2,4% laki-laki. Kesenjangan tingkat pendidikan juga tampak antara kota dan desa. Dilihat dari angka partisipasi sekolah (APS) pada tahun 2000, perempuan mencapai 57,7 dibanding laki-laki 63,4. Angka penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah juga tinggi yaitu 19,3% laki-laki dan 46,9% perempuan. Sumber : Astiti, 2004 yang dikutip dari BPS, Susenas 1997-2000.

  1. 6. Historical Background

Beberapa tulisan dan pengalaman menyatakan bahwa sejak zaman kerajaan, di Bali telah terjadi bencana sosial, seperti perang antar kerajaan di Bali, perebutan kekuasaan, perang melawan Belanda  (perang Jagaraga, berbagai perang Puputan, dan lain-lain), perang kemerdekaan (pejuang dan penjajah dengan antek-anteknya), perang pemberantasan PKI (konflik kepartaian), konflik soroh (kewangsaan, kasta dan sejenisnya), perbatasan Desa Pekraman, Setra, pembakaran kantor pemerintah – rumah tinggal – fasilitas lainnya dan lain-lain. Dari pengalaman tersebut, sehingga tulisan dan pengalaman tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa masyarakat Bali, bukanlah masyarakat tradisional yang lemah lembut, melainkan masyarakat yang keras, pendendam, terbukti tega telah melakukan kekerasan, pembunuhan terhadap sesamanya.

KEKUATAN YANG MENDORONG (Driving Force)

  1. 1.  Pertambahan penduduk

Pertambahan penduduk Bali, semakin pesat terutama karena adanya migran dari luar Bali. Jumlah migran yang meningkat membutuhkan lapangan kerja, tempat tinggal, sekaligus membawa way of life, budaya termasuk agama yang berbeda dengan umat diBali. Penduduk di Bali dewasa ini sekitar 2,7 – 3,0 juta dan diprediksi akan menjadi 4 juta orang pada tahun 2020 (Pariadnya, 2004 personal komunikasi).

  1. 2. Konversi lahan dan pemindahan hak penguasaan atas tanah

Masalah di atas terjadi karena tuntutan pembangunan ekonomi makro. Penerapan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang otonomi mendorong pemerintah kabupaten untuk meningkatkan PAD masing-masing kabupaten, juga mendorong terjadinya konversi lahan, termasuk lahan pertanian produktif.

  1. 3. Kontribusi sektor pertanian

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Bali dari tahun ke tahun semakin kecil. Hal ini disebabkan karena semakin sempitnya lahan (konversi lahan pertanian) pemindahan hak, dan image pertanian sebagai kegiatan yang penuh lumpur (kotor). Sektor pertanian menjadi kurang menarik dibanding sektor  pariwisata, disamping kurang memperoleh perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah. Sektor pertanian ditinggalkan?

  1. 4. Ketimpangan Struktur Sosial

Struktur sosial masyarakat sebagian masih feodalistik, egoistik dan tidak demokratis, karena pengertian pemahaman yang keliru atas pembagian kelas masyarakat (according to work it is not by birth). Menganggap diri lebih tinggi dari orang lain (merendahkan orang lain) tidak sesuai dengan ajaran Dharma.

  1. 5. Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten / Kota

Tidak semua kabupaten Kota di Bali menikmati pendapatan karena pariwisata. Konsentrasi fasilitas pariwisata (hotel, restoran, agen perjalanan, artshop, dan lain-lain) banyak di Bali Selatan, Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar.

  1. 6. Kemiskinan dan Krisis Ekonomi

Meskipun penulis tidak memperoleh data kemiskinan, namunBalitidak bebas dari kemiskinan. Secara nasional angka kemiskinan absolute mencapai > 15 juta KK atau k.l > 60 juta jiwa. (Sri Mulyani, Bappenas, 2005). Kantong kemiskinan banyak di Bali dan amat mudah mencari orang miskin. Ingat kasus Ibu Nyoman Jati seorang pedagang atau penjaja buah di pinggir jalan di Denpasar (ANTV), Ibu Merta di Karangasem dan banyak lagi yang menunggu bantuan dana kompensasi (Kompas, 12 September 2005). Krisis ekonomi yang terjadi dewasa ini (peningkatan BBM, inflasi, kelangkaan energi, PHK, dan lain-lain) akan menambah pengangguran baru dan orang-orang miskin baru.

ANCAMAN (Threat) dan TEKANAN (Pressure)

  1. Globalisasi dengan muatan falsafah hidup yang pragmatis dan nilai-nilai universal (HAM, demokrasi, kesejahteraan, kesetaraan gender, dan lain-lain) telah dan akan memberi pengaruh kepada nilai lokal, seperti bagaimana seharusnya hidup, berpikir dan berbuat atau bertindak  (the way how to be to think and to act), tingkah laku (behavior).
  2. Liberalisasi ekonomi, privatisasi, swastanisasi hanya akan menguntungkan kaum kapitalis dibandingkan orang miskin termasuk Indonesia. Orang miskin akan semakin termaginalisasi, tetap miskin. Kemiskinan akan membentuk struktur kekerasan.
  3. Tingkat pertambahan penduduk yang cepat terutama oleh migran yang berbeda budaya akan menimbulkan konsekuensi yang luas. Yang lebih penting mereka bukanlah orang-orang professional, atau memiliki skill tertentu atau membawa modal. Akibatnya adalah meningkatnya pengangguran dan kriminalitas, merusak tatanan kehidupan di Bali.
  4. Penyebaran agama dan kepercayaan melalui berbagai aktivitas spiritualnya baik melalui lembaga maupun perseorangan, serta gerakan organisasi sejenis yang didukung oleh fasilitas dan dana dari luar Bali bahkan luar negeri. Penyebaran melalui berbagai media (komunikasi massa : surat kabar, brosur, radio, televisi dll). Fundamentalisme di dalam membuat pernyataan-pernyataan yang eksklusif dalam kemurnian dan kebenaran cenderung melahirkan intoleransi dan kekerasan.

MODEL PENDEKATAN DAN SOLUSI

Hasil analisis (kajian) permasalahan sosial di Bali seperti di uraikan di atas  menghasilkan beberapa alternatif pendekatan (strategi) sebagai berikut :

  1. Pendekatan umum: Perjuangan untuk Menerapkan Otonomi Daerah Khusus untuk Provinsi Bali, sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 tahun 2000 tentang otonomi dengan kewenangan khusus mengatur :
    1. Kependudukan
    2. Pendidikan dan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Budaya
    3. Sumber daya alam dan lingkungan, dan lain-lain.
    4. Pendekatan khusus :

Penerapan Hukum Agama dan Hukum Formal : Agama dalam  terminologi ilmu sosial, dilihat sebagai nilai-nilai yang mempengaruhi tingkah laku manusia, karena mengandung nilai kebijakan, bersifat universal (keadilan, ketulusan, kejujuran, pengorbanan, kebersamaan, keuletan/etos kerja, dan lain-lain). Oleh karena itu peran agama (termasuk tokoh/pemuka agama, agamawan) sangat penting untuk meningkatkan ketahanan budaya yang bersumber dari agama Hindu dan membangun harmoni (integritas serta solidaritas) sebagai berikut :

  1. Peningkatan pemahaman dan penghayatan serta penerapan ajaran Kitab Suci masing-masing secara universal (sebagai kewajiban suci) secara benar dan proporsional (Jnanam, Bhakti dan Karma = bagi umat Hindu).
  2. Penerapan Dharma tertinggi yang mampu membangun kehidupan, kemakmuran (prosperity) dan nama baik (kemasyuran) dunia ini maupun di luar (beyond this world)
  3. The law of sacrifice is the low of life ; hidup harus berkorban untuk kebahagiaan orang atau kehidupan (semua makhluk) yang lain.
  4. Peningkatan peran sosial tokoh adat dan agama yaitu ritual (bhakti) yang bersifat horizontal. Kepedulian seorang yang beragama kepada sesamanya adalah syarat mutlak untuk mencapai kehidupan harmonis. Untuk mencapai Tuhan manusia tidak bisa menelantarkan sesamanya. Kesadaran sosial kepada sesama merupakan “tiket utama” mencapai kebahagiaan sejati (Moksa).
  5. Penerapan ilmu etika : The Golden Role of Ethic, Kata lain etika adalah morality, perbuatan baik (right conduct), Objek moraliti adalah untuk mencari (securing) kesejahteraan untuk semua kehidupan dan hal ini dilakukan dengan menunjukkan kepada manusia melalui the Science of Conduct, bagaimana hidup harmonis satu dengan yang lain dan dengan lingkungan.
  6. The law of nature is the law of God, bermakna bahwa jika manusia memperoleh kebahagiaan hidup, mereka harus memelihara hubungan harmonis dengan alam, bersahabat dengan alam. Pemahaman science of nature, ekologi, lingkungan, dan lain-lain perlu disebarluaskan, melalui pendidikan formal dan non formal.
  7. Praktekkan ajaran : (a) pengendalian diri (self control), (b) bekerja tanpa ikatan (self less work) dan (c) berserah diri kepada Tuhan (surrender to God), manusia akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan (happiness and peace of mind).
  8. Penerapan hukum formal terhadap berbagai pelanggaran, permasalahan sosial, dan lain-lain, meski kadang penerapan hukum moral lebih efektif terhadap mereka yang melanggar awig-awig desa.

      Pendekatan Pendidikan

  1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan formal untuk meningkatkan pengetahuan materialistik (science) dan spiritualistik.
  2. Meningkatkan pendidikan agama yang berorientasi ritual sosial yang bersifat humanis, membangun toleransi, kesejahteraan dan kehidupan harmonis.

      Pendekatan Ekonomi (Pemberdayaan masyarakat)

  1. Meningkatkan peran LPD, koperasi termasuk Koperasi Desa Pakraman (usaha kebersamaan yang berbasis kegiatan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal) dengan (1) memperbaiki kualitas manajemen usaha dan (2) melibatkan partisipasi masyarakat secara luas termasuk para pemilik modal, (3) berorientasi kesejahteraan dan keadilan.
  2. Meningkatkan akses permodalan yang berorientasi pasar bagi usaha mikro di pedesaan, khususnya umat Hindu dan Masyarakat Bali pada umumnya.

      Kelembagaan Adat (Desa Pekraman)

  1. Meningkatkan fungsi atau peran desa pekraman dalam memberikan asupan pembangunan kepada pemerintah (sebagai bentuk partisipasi yang emansipatif masyarakat) yang berorientasi kepada masyarakat miskin atau tertinggal.
  2. Sebagai lembaga demokratis dan Pencerahan (pemberdayaan : pendidikan, pelatihan, pendampingan dan lain-lain) untuk : (1) penyebaran informasi pembangunan, (2) memotivasi dan mendinamisasi masyarakat, (3) melancarkan proses difusi inovasi IPTEKS, dan lain-lain (4) berperan sebagai penghubung antar sistem (kelembagaan).

      Pemerintahan

  1. Meningkatkan kepedulian dan keberpihakkan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan (tertinggal) terutama berpihak terhadap Pasar Rakyat (Tenten) yg diberdayakan serta diberikan permodalan dan mendidik pelaku ekonomi kecil dan menengah agar mampu bersaing.
  2. Meningkatkan pelayanan birokrasi, seperti perizinan, pembinaan, dan lain-lain kepada masyarakat dengan mengkikis KKN serta sifat feodalistik (berorientasi kepada atasan) dan minta dilayani dan berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (umat).

      Pariwisata

Penerapan secara benar dan konsekuen Perda No. 3 tahun 1991 (pasal 3) antara lain dinyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pariwisata budaya adalah untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mempertahankan norma dan nilai kebudayaanyang dijiwai oleh agama Hindu di Bali (Pariwisata Budaya), agama dan kehidupan alam Bali yang berwawasan lingkungan hidup, mencegah dan meniadakan pengaruh negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata (Dinas Pariwisata Provinsi Bali, yang dikutip oleh Ardika, 2004). Kedua karakteristik masyarakat tersebut ditandai dengan simbul-simbul ritual.

 SIMPULAN

Masalah sosial yang terjadi di Bali, khususnya pada umat Hindu, sudah terjadi sejak zaman dahulu. Kerahayuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Bali Jagdhita tidak akan tercapai kalau kekerasan / bencana sosial selalu terjadi. Kekerasan / konflik kepentingan tidak dapat dihilangkan sama sekali sepanjang manusia membutuhkan makan, perlindungan (rumah), pendidikan, kebebasan berbicara dan kepercayaan, berpartisipasi dalam membuat suatu keputusan. Masyarakat Bali yang memiliki budaya agraris dan mengandalkan keindahan alam dan keunikan budaya merupakan daya tarik bagi masyarakat luas dari luar Bali yang sering kita sebut dengan kekuatan kearifan lokal terjaga. Kondisi internal masyarakat seperti ketinggalan dalam pendidikan, kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakberdayaan, ditambah dengan introduksi dan penetrasi budaya asing, pertambahan penduduk migran yang tidak terkendali, otonomi daerah, merupakan faktor pemicu terjadinya masalah sosial baru. Keinginan untuk mempertahankan nilai tradisi dan kearifa lokal akan berbenturan dengan modernisasi dan globalisasi.

Permasalahan sosial tersebut niscaya akan berpengaruh buruk kepada ketahanan budaya, integritas dan solidaritas sosial. Untuk meredam dan membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera, diperlukan pendekatan spiritual, hukum agama (achara) dan hukum formal yang berpihak kepada umat (inc. etika), pengembangan ekonomi kerakyatan (partisipatif dan emansipatif), meningkatkan kualitas lingkungan, pendidikan dan memberdayakan kelembagaan desa, dan memperbaiki pelayanan birokrasi pemerintahan. Cita-cita Bali Jagadhita akan tercapai bila masyarakat Bali yang sebagaian besar Umat Hindu yang minoritas di Indonesia menjadi sejahtera, harmonis, tangguh, berdaya dan menjadi ”tuan rumah di negerinya sendiri”.

REFERENSI  :

  1. Kongres Forum Kerukunan Umat Beragama Se-Indonesia : Pusat Kerukunan Umat Beragama, Sekretariat Jenderal Departemen Agama R.I. Tahun 2007 : Cipanas, 6-10 Desember 2007
  2. Asian Religious Leaders Conference on ‘Be Peacemakers in Asia Today’, Chiang Mai, Thailand 13-15 November 2007
  3. Paridjata Westra (2005) Membangun Kehidupan Sosial Harmonis Melalui Achara Dan Ethika (Developing Social Live in Harmony Through Achara and Ethics)
  4. Pitana I.G. (2004) Memperjuangkan otonomi daerah : Mencegah Pariwisata Bali, dalam Bali : Menuju Jagaditha Aneka Perspektif
  5. Sanatana Dharma : Hindhu Religion and Ethics (The Board of Trustees of Central Hindhu Colege, 1902)
  6. Sujana, N (2004) Komplik sosial dalam masyarakatBali : Fenomena dan strategi penanggulangannya, Dalam Bali Menuju Jagaditha : Aneka Perspektif
  7. Satyamkam Varma, (1926) Vedic Study
  8. The Introduction to BG (By His Devine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 1992)
  9. Windia I.W. (2004) Pertanian dan Pariwisata : Harmonisasi menuju Bali lestari. Dalam Bali Menuju Jagaditha : Aneka Perspektif

2 Comments

Filed under Articles

2 responses to “PEMBERDAYAAN LEMBAGA ADAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI KREATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL

  1. gus dwi

    baru tiang baca baca aja hehehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s